MENJARING INVESTASI, MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI 2023

             

Realisasi investasi sepanjang 2022 bisa dikatakan cukup moncer. Pencapaiannya menjadi akselerasi perekonomian nasional.

Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi 2022 mencapai Rp1.207 triliun, naik dari target yang ditetapkan Rp1.200 triliun. Pencapaian itu tentu sangat menggembirakan, di tengah awan gelap yang menyelimuti perekonomian global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peran investasi sangat penting karena investasi menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional di 2023. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah se-Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap investasi.

“Saya minta masalah investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), seperti dikutip dari laman presidenri.go.id, Selasa (17/1 2023).

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga hadir secara daring melalui konferensi video. Berkaitan dengan investasi, Presiden Jokowi mengungkapkan, ada dua masalah besar yang tengah dihadapi daerah. Salah satunya, masalah tata ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Presiden Jokowi mengatakan, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya. “Saya minta, di sini ada Ketua DPRD, agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan itu,” tutur Presiden Jokowi.

Masalah lainnya, menurut Presiden Jokowi, terkait izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini diganti dengan istilah baru, yaitu persetujuan bangunan gedung (PBG). Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.

“Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata, itu cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun menegaskan kepada para kepala daerah se-Indonesia untuk segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi, sambung dia, kini telah terjadi pemerataan investasi.