GANJAR PRANOWO DORONG OPD JATENG KEBUT PROGRAM DESA DAMPINGAN

       

Program Satu OPD Satu Desa Dampingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin dikebut. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen memerintahkan pelaksanaan program dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut lebih dioptimalkan.

Menurutnya arahan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sudah jelas untuk melakukan percepatan dan pemetaan berkala, terkait wilayah yang masuk zona miskin dan miskin ekstrem.

“Jadi (dalam) rakor kali ini kita percepat. Kita mengikuti (arahan) Mas Ganjar. Beliau sudah memimpin langsung berkoordinasi dengan saya. Kita kencangkan (percepat) lagi program-program untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, salah satunya (satu) OPD Satu Desa Dampingan,” kata Gus Yasin, sapaan wagub, seusai memimpin rapat evaluasi Desa Dampingan serta koordinasi Rencana Pelaksanaan Desa Dampingan Tahun 2023 dan Ekspo Desa Dampingan, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (27/2/2023).

Ditambahkan, agar pengentasan kemiskinan bisa lebih masif, perlu upaya bersama dari seluruh kabupaten/ kota. Ia menyampaikan apresiasi kepada 19 daerah yang telah mereplikasi program Desa Dampingan. Sementara, kepada 16 daerah lainnya, wagub berpesan agar segera menyesuaikan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada 19 kabupaten kota yang saat ini sudah mereplikasi program ini, tinggal 16 kabupaten/ kota (yang belum). Tadi sudah saya sampaikan kepada bupati walikota, untuk segera direplikasi program ini sehingga percepatan pengentasan kemiskinan lebih masif lagi,” papar wagub.

Gus Yasin menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data masyarakat miskin. Sebab, data tersebut akan menjadi acuan utama bagi jajarannya untuk melakukan pendampingan di desa-desa miskin.

Wagub meminta agar perangkat desa selalu meng-update data setiap bulan secara disiplin. Data masyarakat miskin yang dimasukkan juga harus sudah terverifikasi di lapangan.

“Jadi bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat ini lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat,” imbuhnya.

Lebih jauh, wagub meminta OPD jeli terhadap potensi energi baru terbarukan. Di beberapa wilayah sudah ada desa yang cukup masif memanfaatkan biogas dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, wagub juga memerintahkan OPD untuk turut melakukan penanganan terhadap stunting.